TATA BATAS HUTAN dan PEMBANGUNAN HTI

Lanjutan berita HTI sebelumnya…..koran Tempo, kamis 19 juni 2008 merilis berita bisnis dengan judul ” 16 Perusahaan HTI investasi Rp. 33 Triliun “. Selanjutnya dikatakan 16 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah lulus uju komitmen untuk menggarap lahan seluas 1,13 juta hektar di berbagai wilayah. Nilai investasi terbesar dipegang oleh PT. Selaras Inti Semesta ( Rp. 20 triliun ), dengan luas IUPHHK HTI seluas 250.000 Ha. Perusahaan itu akan memanfaatkan wilayah hutan sungai Biyan dan Kombe, Merauke, Papua…hal ini dikatakan oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Departemen Kehutanan Bejo santosa.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No : 09/Menhut-II/2007, tertanggal 23 Februari 2007, pada Bab I, Pasal 1, yang dimaksud dengan IUPHHK HTI ( dulu disebut HPH HTI ) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan : penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. Jadi jelaslah bahwa dengan segala kewajiban dan hak perusahaan melekat secara yuridis adalah hak pengelolaan suatu area untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dari hasil tanaman.

Untuk mendapatkan hasil tanaman, perlunya area sebagai tempat tumbuhnya. Kawasan hutan sendiri sesuai fungsinya dikategorikan dalam kawalan lindung, yakni Kawasan Suaka Alam ( KSA ) ini terdiri dari Cagar Alam ( CA ), Suaka Marga Satwa ( SM ). Kawasan Pelestarian Alam ( KPA ) ini terdiri dari Taman Nasional ( TN ), Taman Hutan Raya ( Tahura ), Taman Wisata Alam ( TWA ), Taman Buru. Hutan Lindung ( HL ). Sedangkan dikategorikan sebagai kawasan budi daya adalah Hutan Produksi Terbatas ( HPT ), Hutan Produksi Tetap ( HP ), Hutan Produksi yang dapat dikonversi ( HPK ). Kawasan hutan untuk HTI adalah apada kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas.

Kondisi Batas Kawasan Hutan

Kondisi kawasan hutan secara keseluruhan ( apabila mengikuti proses pengukuhan hutan ) dapat digambarkan secara umum sebagai berikut :

1.  Penunjukan kawasan hutan, dari 33 provinsi yang ada di Indonesia sebanyak 30 Provinsi telah ada penunjukannya ( dengan catatan provinsi yang dalam pemekaran masih tergabung dengan provinsi induknya.  Sedangkan 3 provinsi masih menggunakan data penunjukan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan ( TGHK ), yakni Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah.

2.   Penataan batas kawasan hutan, telah ditata batas 77,62 % ( Batas Luas dan Fungsi ) berdasarkan statistik Kehutanan tahun 2006.

3.   Penetapan kawasan hutan ini meliputi 2 bentuk : yakni penetapan batas partial dan penetapan kawasan hutan.

Kondisi kawasan hutan di Indonesia saat ini dapat dikategorikan dalam beberapa tingkatan : a. Kawasan hutan yang belum ditata batas b. kawasan hutan yang telah ditata batas , tetapi masih dalam proses pengesahan dan penetapannya. c. kawasan hutan yang sebagian batasnya telah ditata batas, dan disahkan oleh menteri Kehutanan d. kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh menteri Kehutanan. Data memperlihatkan bahwa walaupun penataan batas kawasan telah mencapai 77,62 % namun penata batasannya baru mencapai 66 % dan yang lebih memprihatinkan lagi kawasan hutan yang telah ditetapkan baru mencapai 12 %. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dan permasalahan terkait dengan tindak lanjut terhadap kawasan hutan yang telah ditata batas.

Implikasi yang tampak jelas dari tata batas kawasan hutan, antara lain adalah :

1.  Berlarut-larutnya proses penyusunan Rencata Tata Ruang Wilayah Provinsi ( RTRWP ) Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah, yang berakibat juga pada terlambatnya penunjukan Kawasan Hutan dan Provinsi ( untuk menggantikan TGHK ).

2.  Berlarutnya penyelesaian konflik lahan dalam kawasan hutan.

3.  Menjadi salah satu penyebab tersendatnya proses pembentukan unit pengelolaan hutan terkecil dalam wujud Kesatuan Pemangkuan Hutan ( KPH )

4.  Terhambatnya proses rencana pengelolaan kawasan hutan, yang akan dijadikan dasar penetapan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kawasan hutan.

5.  Simpang siurnya data/informasi rinci berapa sebenarnya potensi kawasan hutan Indonesia yang sebenarnya. Hal ini akan berakibat pada kesulitan untuk menentukan target kuantitatif dalam rencana pembangunan kehutanan.

Poin-poin diatas inilah salah satu penghambat operasional HTI di lapngan. Seakan-akan investor HTI dihadapkan pada ketidak pastian hukum. Sekali lagi perlu diingat HTI adalah usaha yang sifatnya long term, hight risk, padat modal dan dalam skala area yang relatif luas. Untuk itu perlunya dalam jangka pendek untuk dituntaskan sesuai dengan tulisan  Ali Djajono ( perencana madya pada pusat rencana dan statistik Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan ), mengusulkan alternatif solusi sebagai berikut :

1.  Penyelesaian data base kawasan hutan yang meliputi antara lain: penataan dokumentasi kawasan hutan termasuk efektifitas penelusuran dokumennya. Inventarisasi rinci permasalahan kejelasan kebijakan standar penanganan terhadap perbedaan deliniasi batas kawasan hutan, kejelasan batas-batas kawasan hutan dalam peta dasar baik yang telah ditata batas sampai yang masih dalam penunjukan, kejelasan batas kawasan baru sebagai akibat dari perubahan peruntukan maupun fungsi kawasan hutan.

2.  Penyusunan solusi hukum alternatif untuk menjamin efektifitas penyelesaian kasus konflik kawasan hutan. Peraturan perundangan yang ada saat ini dirasa belum bisa mendukung efektifitas percepatan penyelesaian konflik kawasan hutan. Termasuk didalamnya dengan menciptakan sinkronisasi hukum kawasan hutan dengan persoalan teritorial terkait dengan hutan adat.

 Untuk jangka panjang diusulkan :

1.   Mensosialisasikan batas kawasan hutan sampai ke masarakat yang paling berdekatan dengan kawasan hutan, dengan bekal kelengkapan yang dimiliki.

2.   Menyebarkan dan menginformasikan peta batas kawasan hutan kepada pihak-pihak terkait Pusat dan Daerah ( Provinsi dan Kabupaten/Kota ), dimana peta tersebut menjadi satu-satunya acuan batas kawasan hutan yang diakui Dephut. Langkah ini untuk antisipasi awal bagi pengembangan dan pembangunan wilayah yang akan menggunakan hutan oleh institusi diluar Kehutanan.

3.   Selalu ikut berperan aktif dalam proses-proses penataan ruang baik di tingkat Pusat maupun daerah. Termasuk kebijakan yang menyangkut teritorial.

4.  Selalu memasukkan kebijakan pentingnya eksistensi kawasan hutan dalam kebikjakan-kebijakan ditingkat nasional maupun sektor kehutanan ( RPJP, RPJM, RKP, dll ).

5.   Memperkuat kelembagaan pusat dan daerah yang menagani kawasan hutan.

6.  Memeperkuat SDM yang menangani kawasan hutan di pusat mapun di daerah.

Dengan demikian ada kepastian hukum yang menyangkut area kerja HTI.Hal ini sangat memudahkan bagi operator dalam merealisasikan rencananya maupun bagi regulator dalam menetapkan sasaran dan target pembangunan kehutanan secara umum. Jangan sampai investor yang menanamkan modalnya akan gagal karena ketidak jelasan status hukum kawasan hutan di lokasi tempat kerja karena klaim-klaim pihak tertentu…….yang akhirnya akan menyulitkan bagi operator maupun regulator.

About these ads

3 responses to “TATA BATAS HUTAN dan PEMBANGUNAN HTI

  1. walaupun sudah di tata batas tidak menjadi jaminan kawasan HTI tidak dirambah masyarakat, ironisnya pihak pemerintah berpihak pada masyarakat yg menurut saya tidak benar

  2. Penataan RTRWP terlalu sarat dengan kepentingan pengusaha yang memanfaatkan lahan, pemerintah tidak tegas, saya jadi curiga pemerintah main mata

  3. Salam Kenal….
    Saya mau tanya apakah peruntukan kawasan hutan untuk IUPHHK-HTI memang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan kalau ya dasarnya dari mana apakah ada peraturan dan ketentuan yang jelas mengenai kedua kawasan hutan tersebut… ? Mohon dibantu Pak dan kalau bisa tolong kirim ke email saya : t4nk4z.gd@gmail.com
    terimakasih atas perhatian dan bantuan infonya….

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s