HTI QUO VADIS

 

Isu lingkungan, isu deforestasi, isu ilegal loging sangat marak dewasa ini. Hampir seluruh head line media cetak maupun elektronik memuat hal tersebut. Manusia decekam oleh fenomena global worming. Suhu bumi yang terus meningkat karena efek rumah kaca, menipisnya ozon, penambahan terus menerus gas carbon dioksida ( CO2 ). Indonesia salah satu pemilik tropical rain forest menjadi sorotan dunia. Langkah-langkah masyarakat dunia telah bereaksi dan mengambil langkah-langkah antara lain dengan menerapkan eco labelling, sertifikat hutan lestari dan sebagainya. Tetapi semua itu masih belum mendapatkan hasil yang signikan.

 

Pemerintah dalam rangka reforestasi atau reboisasi melemparkan program GERHAN ( Gerakan Penanaman Lahan ) yang mengeluarkan kocek anggaran departemen kehutanan yang tidak sedikit. Sistimnya diperbaiki dibanding proyek reboisasi yang lalu. Mulai operatornya, sisitim manajemennya sampai pada teknis pelaksanaanya. Program yang telah 4 tahun berjalan, perlu dievaluasi lagi. Apakah cukup efektif seperti yang direncanakan. Karena penilaian hanya pada tahapan awal.  Yakni keberhasilan dari prosentase tumbuh tanaman. Selanjutnya belum jelas…..apakah ditengah jalan kebakaran, hama penyakit, tidak terpelihara, semua diserahkan pada masyarakat dan tidak ada evaluasi lanjutan.

 

Sebetulnya program yang berkesinambungan dan memenuhi tiga prinsip kelestarian, yakni kelstarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial adalah dengan mengembangkan hutan tanaman industri, yang selanjutnya disebut HTI. Memang hal ini sangat disadari pemerintah. Bahkan pemerintah telah menerapkan target-target pengembangan HTI ini dengan cukup besar ( luasan ).

Akan tetapi HTI yang dianggap cukup sukses dan relatif dalam luasan yang cukup besar mempunyai latar belakang berbeda-beda khususnya dalam segi pendanaan. Sebagian menitik beratkan pada pembangunan industri lebih dahulu dengan menggunakan bahan baku hutan alam , lantas bekas tebangannya ditanami dengan sisitim HTI yakni dengan sisitim THPB ( Tebang Habis Dengan Permudaan Buatan ). Dengan demikian pendanaan HTI  didapatkan dari hasil keuntungan dari pabrik. Prinsip ini didahului dengan menebang lantas baru menanam ( Profit dahulu baru infestasiHTI ).

Sedangkan sebagian lain didanai dari “ Dana Reboisasi “ dengan bunga sangat rendah bahkan tahap awal bisa “nol “ persen. Banyak yang berlomba-lomba membangun HTI pada saat itu. Ada yang benar-benar ingiin membangun dan mengembangkan HTI, ada pula yang berorientasi pada “ pinjaman “ dengan bunga rendah. Akhirnya memark –up luasan dan sebagainya agar mendapatkan pinjaman yang banyak dan lunak..Akan tetapi ada juga perusahaan HTI ini memaksimalkan dana reboisasi ini untuk mengembangkan HTI dan sukses menjadi besar bahkan telah melunasi dana pinjaman kepada pemerintah.

 

 

Memang hal ini suatu dilema, dalam kondisi perekonomian global seperti ini. Dalam membangun HTI  dengan tanpa dua fasilitas diatas, yakni “ sekarang sudah tidak diperbolehkan menebang hutan alam lagi  dan tidak adanya pinjaman dana reboisasi. Sementara pihak perbankan juga “ ogah “ menyalurkan kreditnya karena sifatnya yang jangka panjang dan resiko yang relatif tinggi serta pemegang izin HTI hanya memegang hak pengelolaan saja ( IUPHHK HTI/Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri ). Ini tantangan yang luar biasa bagi pengusaha yang akan mengembangkan HTI. Seingat penulis HTI yang “ besar “ dan “ sudah “ lestari “ yang tidak menggunakan kedua fasilitas tersebut di Indonesia belum ada.

Akibatnya pada saat ini pengembang-pengembang HTI adalah perusahaan –perusahaan yang sudah eksis ( dari menikmati dua fasilitas tersebut diatas ). Karena telah terjadi akumulasi kapital. Sehingga meskipun saat ini tanpa dua fasilitas tersebut. Perusahaan-perusahaan yang sudah eksis mampu mendanai untuk terus melakukan ekspansi usaha HTI.  Karena memang meskipun sifatnya jangka panjang secara analisis finansial masih sangat menguntungkan apalagi terintegrasi dengan industri.

Akibatnya pendatang-pendatang baru dalam usaha HTI hampir bisa dikatakan tidak ada atau paling tidak sangat kecil sekali. Hal ini menyebabkan penumpukan kepemilikan pengelolaan HTI di Indonesia,  hanya dikelola oleh beberapa gelintir perusahaan saja ( bisa bersifat oligopoli ).

 

Untuk itu perlunya dicari solusi baik dalam tataran peraturan perundangan maupun dalam tataran teknis pelaksanaannya, khususnya dalam mengeliminir kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan pengembangan bisnis HTI. Beberapa kelemahan dalam pengembangan bisnis HTI adalah sifatnya jangka panjang ( Long term investment ) dan resiko yang relatife besar ( Resiko ini bisa dipilah kedalam resiko kebakaran, resiko sosial, resiko kegagalan penanaman dsb )

Salah satu yang memungkinkan untuk mengeliminir kelemahanan  long term investment adalah dengan cara pengelolaan HTI yang bersinergi dengan bisnis lain yang bersifat bersifat jangka pendek ( quick yield/short term ).  Perlu disadari bahwa rata-rata pemegang izin HTI mempunyai luasan yang relatif luas. Hal ini merupakan potensi sumber daya lahan yang bisa didayagunakan dengan lebih optimal. Memang  hal ini memerlukan keterampilan manajemen yang sedikit lebih canggih. Karena harus berkonsntrasi kepada beberapa hal.  Biasanya pengelola HTI belum mengembangkan bisnis yang sifatnya quick yield ini dengan serius. Kalaupun ada adalah sebatas pada menyenangkan masyarakat sekitar dengan program PMDH ( Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan ), CSR ( Corporate Social Responsibilty ), yakni berupa prosperity approach jadi berupa cost center bukan profit center.

 

Salah satu problem yang mendasar adalah menentukan jenis bisnis yang short term dan dalam skala ekonomis, syukur mampu menopang keseluruhan pembangunan HTI dalam kurun waktu tertentu.  Secara mendasar bisnis yang short term tersebut adalah berbasiskan pada agribusines. Dengan demikian biaya pengadaan lahan, biaya persiapan lahan ( land preparation ) bisa dikombinasikan dengan pembangunan HTI itu sendiri.

 

Sehingga bisa dikatakan biaya pengadaan lahan dan persiapannya zero. Tentu saja dampak posistif dari haltersebut biaya yang ditanggung oleh agribusines tadi sangat rendah ( low Cost ), kondisi tersebut sangat memungkinkan memberikan benefit yang maksimal. Sementara pengembangan HTI tidak dirugikan. Karena biaya pengadaan lahan dan persiapannya memang sudah ada di posting HTI. Bahkan berdasarkan pengamatan dilapangan lahan yang “ ditumpangsari dengan “ jenis lain ( agribusines ) tanaman pokoknya jauh lebih subur dan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding yang tidak ditumpangsari.

Namun karena dalam agribusines yang sering mengalami kendala adalah di penyerapan pasar. Untuk itu diperlukan usaha yang terintegrasi. Yakni sampai pada industri hilirnya ( pengolahan pasca panen dan pengolahan lanjutannya ). Dengan demikian produk tersebut mendapatkan nilai tambah ( added value ). Syukur lagi kalau produknya adalah berupa komoditi eksport.

Kondisi diatas diharapkan keuntungan dari agribusines tersebut bisa dialokasikan untuk mendukung pengembangan HTI sampai minimal pada daur pertama. Karena setelah daur pertama dan melewati jangka benah maka diharapkan usaha HTI tersebut sudah menghasilkan keuntungan alias bisa mandiri.

 

Dengan perputaran bismis yang cepat, menyebabkan multiplier effek yang luar biasa bagi masarakat sekitar hutan. Masarakat dengan secara cepat akan langsung merasakan effek posistif dari kegiatan bisnis tersebut. Baik fungsi masarakat sebagai plasma atau masarakat sebagai karyawan maupun secara tidak langsung mendapatkan multiplier efeknya. Hal ini akan memperkecil resiko masalah sosial dalam pengembangan HTI. Diharapkan lebih jauh lagi masarakat akan merasa memiliki (sens of belonging ) dari proyek tersebut. Selama ini yang sering menjadikan konflik antara perusahaan dan masarakat dikarenakan menempatkan masarakat hanya sebagai penonton, bukan pemain. Akibatnya tidak ada rasa memiliki bahkan terjadinya kecemburuan sosial. Jadi jelaslah usaha-usaha yang sifatnya short term atau quick yield akan berdampak positif baik internal pengembangan HTI maupun kaitan eksternal masrakat sekitar,pemerintah daerah bahkan kepada bangsa dan negara karena secara langsung dari devisa yang dihasilkan.

 

Peran pemerintah dalam mengadakan deregulasi dalam mempermudah pengembangan bisnis yang bersifat hasil hutan bukan kayu ( Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu/ IUPHHBK) yang berada pada kawasan yang sama dengan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu ( IUPHHK ).. Meskipun kalau kita cermati bisa saja kita menggunakan lahan pada peruntukan tanaman kehidupan, atau berupa tumpangsari dengan tanaman pokok atau tanaman kehidupan maupun tanaman unggulan.

 

Salah satu kesimpulan yang bisa dipetik adalah bahwa satu keniscayaan pengembangan HTI dengan tidak menyertakan bisnis yang sifatnya quick yield atau short term bagi pengusaha HTI baru yang belum “menikmati fasilitas HTI sebelumnya” atau yang tidak mendapatkan loan atau grant dari luar negeri.

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s