Tambang dan Hutan…mana prioritas?????

Salah satu judul terbitan koran Tempo hari ini ” Pengusaha Tambang dipungli Pemegang HPH “, Jumat, 20 Juni 2008. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Simon F Sembiring mengaku mendapat laporan dari pengusaha pertambangan yang merasa dikenai pungutan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan ( HPH ) di Kalimantan Tengah. Hal ini telah dilaporkan ke Departemen Kehutanan dan telah dimusyawarahkan dengan Asosiasi Pengusaha Hutan ( APHI )” Tapi tak ada tanggapan dari menteri. Hasil musyawarah juga nihil ” demikian statemen pak Dirjen yang dilansir oleh koran tersebut.

Hal tersebut mengingatkan kita pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan. PP ini merupakan pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang mengatur kompensasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dengan membayar PNBP dengan tarif sesuai jenis kegiatan dan kawasan hutan yang digunakan. Dalam PP tersebut dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa ” Jenis penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah ini adalah penerimaan negara bukan pajak yang bersasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang luas kawasannya diatas 30 % dari luas daerah aliran sungai atau pulau, dengan demikian dapat dianalogan penggunaan kawasan hutan yang luas kawasan hutannya kurang dari 30 % harus mengganti dengan menyediakan lahan kompensasi untuk dihutankan kembali. Sedangkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya diatas 30 % dari daerah aliran sungai atau pulau, baru dapat memilih menyediakan lahan kompensasi ( penggantinya ) atau membayar PNBP.

Yang menjadi permasalahan lainnya adalah apabila penambangan memasuki kawasan hutan yang telah dibebani hak Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman adn atau Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam  ( IUPHHK HT atau IUPHKK HA ). PP atau Peraturan Menteri ( Permen ) belum mengatur secara detil tentang kompensasi yang harus diberikan dari Pengusahaan tambang pada kawasan hutan yang telah dibebani hak. Paling banter hanya disebutkan bahwa pengusaha tambang yang menggunakan kawasan yang telah dibebani hak harus mengganti investasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang mendapatkan hak atas kawasan hutan tersebut. Hal itu sebagai persaratan menteri kehutanan akan mengeluarkan izin pinjam pakai. Hal ini yang mendorong sering dead lock nya suatu musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa sektor kehutanan dan sektor pertambangan merupakan sektor-sektor strategis dalam menopang pembangunan bangsa dan negara ini pada dekade ini. Meskipun dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sektor pertambangan lebih leading dalam posisi strategis tersebut. Tetapi betapapun strategisnya suatu sektor harus diatur dalam pelaksanaannya agar masing-masing bisa berfungsi secara optimal.

Tetapi dalam beberapa kasus dilapangan penambang ( perusahaan yang melakukan usaha penambangan ) sebelum mendapatkan ijin penjam pakai secara syah dari menteri kehutanan telah melakukan eksploitasi. Hal ini jelas secara hukum tergolong kedalam illegal minning. Belum lagi kawasan yang ditambang adalah kawasan yang telah terbebani hak. Banyak konflik-konflik dilapangan yang sepatutnya tidak perlu terjadi. Toch pada hakekatnya adalah untuk kemakmuran rakyat, seperti dalam Undang-undang no 19 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang no 41 Tahun 1999. Pengelolaan Hutan diatur pada pasal 4 ayat 1, menyatakan bahwa ” semua hutan diwilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat “. Sedangkan pemanfaatan tambang diatur dalam Undang-undang no 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 1 yang menyatakan bahwa ” Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka perlunya diterbitkan Peraturan Pemerintah yang lebih rinci dengan memasukkan pemakaian penggunaan kegiatan diluar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan yang telah terbebani hak…….semoga jelas dan selesai permasalahan-permasalahan dilapangan………….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s