Surat Terbuka untuk Menteri Pendidikan………..

Bp. Menndiknas yang terhormat,

Kami adalah salah satu orang tua murid yang tahun ini 2008 lulus dari Sekolah Dasar ( SD ), tentu saja sesuai dengan program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun, kami bermaksud melanjtkan pendidikan anak kami ke SMP. Dengan berbekal hasil UASBN ( Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional ) mendapatkan 26,1. Terdiri dari 3 mata pelajaran Matematika, Ipa, dan Bahasa Indonesia. Atau rata-rata 8,7. Dalam satu kelas nilai tersebut menduduki rangking ke 2.

Sebetulnya kami agak lega dengan prestasi tersebut setidak-tidaknya kami tidak akan kesulitan dalam mencari sekolah terdekaari tanggat dengan rumah kami yang kebetulan ada di tengah kota Bogor. Tentu saja sasaran kami adalah SMPNegeri 1 Bogor. Atau SMPNegeri 2, 5, dan 8.

Tibalah saat pendaftaran, dimulai dari tanggal 30 Juni sampai dengan 3 juli 2008. Dalam periode waktu itu passing grade terus berjalan mengikuti arus nilai pendaftar. Tetapi yang amat sangat kami sesalkan menyangkut sistim lokal yang tidak adil dan sangat merugikan. Sebelum pengumuman hasil UASBN ternyata SMP- SMP tersebut telah mengadakan seleksi lokal sekolah berupa perekrutan siswa dengan dalh atau thema ” SBI, Sekolah Berstandart Internasional ” ), yang lebih celaka dalah tidak semua sekolah atau siswa diundang ???? kami tidak tahu dasar pemilihan sekolah yang diundang. Akibatnya sekolah-sekolah tersebut pada saat pendaftaran reguler hanya menerima sangat sedikit. Contoh SMPN I Bogor menerima hanya 35 murid dari seleksi UASBN. Jadi sistim dasar yang dijadikan patokan untuk mengukur kualitas siswa dengan salah satu UASBN jadi tidak jelas. Padahal meskipun banyak diprotes kebijakan Mendiknas tetap tentang UASBN tetap dijalankan. Nah kami sebagai orang tua jadi bingung mengikuti sistim yang ada.

Sah-sah saja sekolah ramai ramai membuat SBI, akan tetapi mestinya tetap mengikuti sistim nasional dan berlakukan secara umum dan berkeadilan. Ingat ini sekolah negeri yang sahamnya setiap warga negara adalah sama. Mestinya kalau sistim nasional mengacu kepada UASBN ya itu yang dipakai sebagai standart penerimaan. Baru setelah masuk diadakan test untuk diseleksi siswa yang masuk SBI dan reguler.

Dengan sekolah mengadakan test SBI saja, sangat rawan terhadap penyimpangan, karena masyarakat tidak dapat mengkontrol. Ini celah-celah yang bisa digunakan sekolah untuk ” bermain “. Mestinya hal ini tidak perlu terjadi karena ini menyangkut sistim. Apakah sistim ini dibuat setingkat Sekola, Dinas Kabupaten, Dinas Propinsi atau Kebijakan Nasional ???? ini yang belum jelas. Tetapi secara logika saja sudah tidak rasional, logis dan banyak celah-celah yang tidak bisa dikontrol????? Bagaimana langkah Mendiknas menghadapi ini ??????

Demikian realitas lapangan minimal yang terjadi di Kota Bogor. Mudah-mudahan ada tanggapan atau kami harus mengadakan class action ?????

2 responses to “Surat Terbuka untuk Menteri Pendidikan………..

  1. Saya juga salah satu orang tua yang prihatin dengan sitem pendidikan di bogor. Memang kebetulan anak saya sudah masuk SMP, tetapi melihat apa yang terjadi pada penerimaan smp tahun ini keprihatinan saya terakumulasi, karena sebenarnya sudah terlalu banyak masalah yang mengganggu rasa keadilan. SMP (Sekolah) negeri yang sudah mendapatkan biaya operasional dari pemerintah dan guru2nya sudah digaji pemerintah tidak sepantasnya menjual fasilitas yang notabene memang sudah disediakan pemerintah. Selama ini sekolah2 di bogor merasa bahwa prestasi sekolah mereka adalah hasil kerja pihak sekolah dan mereka merasa berhak mendapatkan penghasilan lebih dari ‘prestasi’ tersebut. Sebagai contoh biaya bulanan di smp 2 untuk kelas 7 dan 8 adalah Rp 100,000.00 dan kelas 9 Rp 150,000.00 per siswa. Bila satu kelas berisi 40 orang siswa, berarti tiap bulan sekolah mendapatkan RP 4 juta/ kelas, itu belum termasuk BOS. dengan dana sebesar itu seharusnya fasilitas sekolah bisa sangat mewah, cukup untuk membiayai AC di ruang kelas, ternyata meja kursipun masih amburadul. Apalagi dengan adanya SBI ini, sudah terbayang berapa yang akan sekolah dapatkan dari siswa2 jet set tersebut. Munkin ini sudah konspirasi dengan pihak diknas, dan parahnya banyak orang tua yang justru memanfaatkan keadaan ini untuk keuntungan mereka, ini bisa dilihat dari nilai UN siswa2 yang masuk SBI ternyata lebih rendah dari passing grade di tiap2 sekolah. Meskipun begitu saya yakin masih banyak orang tua yang terusik dan peduli dengan keadaan ini, dan saatnya kita meningkatkan solidaritas untuk bersama2 menyuarakan perbaikan. Bila Anda memang berniat mengajukan class action, saya akan mendukung dan mencari pendukung.

    Rgds
    orang tua yang prihatin.

  2. Thanks atas dukungan moral pak Hananto. Apa yang Bapak paparkan betul dan lebih melengkapi tulisan kami. Coba kita ikutin dulu sampai final nanti. Kalau memang kuat secara bukti hukum. Kita atas nama masyarakat akan mengajukan class action.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s