” No bis placent ante omnia silva dan Indonesia Merdeka “

Tujuh belas agustus tahun empat lima, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia…M E R D E K A……….itulah sepenggal nyanyian pada saat aubade tujuh belasan dulu sewaktu kita sekolah. Merdeka berarti berdiri diatas kaki sendiri dan menentukan nasib tanpa bergantung kepada pihak lain. Dalam arti yang lebih luas, merdeka adalah memperbaiki hidup dan kehidupan bangsa ini dengan tanpa bergantung pada orang lain. Salah satu yang menentukan perbaikan tingkat hidup adalah kehutanan. Hal ini berkait erat dengan lingkungan, ” no bis placent ante omnia silva ” tidak akan ada kehidupan tanpa ada hutan.

Hutan didefinisikan sebagai assosiasi tumbuhan berkayu yang berada pada areal yang cukup luas dan menghasilkan iklim mikro yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Kenapa tidak ada hutan tidak akan ada kehidupan ??? hal ini berkait erat dengan fungsi hutan. Beberapa funsi hutan yang berkitan dengan manusia secara ringkas, adalah :

Hutan sebagai cachment area. Fungsi ini berkaitan dengan sistem hidrologis alam ( menyimpan air pada saat kemarau dan mencegah banjir pada saat musim hujan ).

Fungsi hutan sebagai  penghasil plasma nutfah. Kebutuhan manusia akan kesehatannya dengan mengkonsumsi obat-obatan. Sumber genetik yang dapat ditemukan untuk tujuan tersebut adalah dari hutan. Belum lag kebutuhan sumber sumber genetik lain yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan umat manusia.

Fungsi hutan sebagai pencegah erodibilitas tanah. Efek dari hujan dan aliran permukaan ( surface run off ) serta aliran dalam tanah ( sub surface run off ) adalah terjadinya erosi : baik Cinetic erotions maupun  gully erotions. Dalam skala yang besar erosi ini bisa menjadi bencana yang sangat menyesakkan dada, orang dan harta benda terkubur hidup-hidup dengan kerugian material dan immaterial yang sangat besar.

Fungsi hutan yang lain adalah hutan produksi. Kebutuhan akan papan, kertas, rayon, aneka kebutuhan rumah tangga memanfaatkan keberadaan hutan untuk mensuplainya.

Fungsi hutan yang lain adalah sebagai suka alam, suaka marga satwa dan hutan wisata ( tidak diuraikan ).

Perjalanan pembangunan kehutanan seiring dengan perkembangan bangsa ini yang telah 63 tahun merdeka.  Pembangunan kehutanan di Jawa telah diletakkan oleh Belanda dengan Hutan Tanaman Industrinya dengan tanaman pokoknya Jati ( Tectona grandis ). Deangan daur awal 80 tahun, Bangsa penjajah mampu meletakkan dasar-dasar pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dengan sangat baik. Hal itu ditandai dengan pengelolaan manajemen hutan yang berbasiskan pada KPH ( Kesatuan Pemangkuan Hutan ). Tabel jati yang dibikin Wol Van Wolfing telah dibuat pada tahun 1934 dan masih up to date dan dipakai hingga kini.  Akan tetapi setelah dikelola oleh bangsa sendiri potensi hutan terus menurun. Bahkan dengan menurunkan daur menjadi 60 tahun pun tidak menolong disisi produksi. Ramai ramai sekarang hutan dikaryakan untuk tujuan diluar non kehutanan seperti pertambangan dan sebagainya dengan menggunakan dalih-dalih ekonomi.

Sedangkan pembangunan kehutanan diluar jawa di tandai dengan diberikannya HPH ( Hak Pengelolaan Hutan ). Sistim manajemen hutan dicoba dengan menggunakan sistim blocking. Areal HPH dibagi menjadi 35 Block, dengan daur pohon diharapkan adalah 35 tahun. Secara teori maka setelah 35 tahun  akan kembali ke blok semula. Sehingga pengelolaan akan lestari. Dalam pelaksanaannya sistim ini mengalami penambahan-penambahan kedalam sub sistimnya seperti TPTI ( Tebang Pilih Tanam Indonesia ) dengan tanaman pengkayaannya ( enrichment planting ). Akan tetapi dalam pelaksanaannya jauh dari harapan potensi kayu dan kerusakan hutan jauh lebih cepat. Bahkan banyak yang melansir kecepatan kerusakan hutan di Indonesia 2,4 Juta ha pertahunnya, bisa dibayangkan betapa luar biasanya kerusakan hutan dan penurunan potensi kayunya. Lebih diperparah lagi pada saat hangat-hangatnya otonomi daerah banyak pemerintah daerah yang memberikan konsesi pengelolaan hutan yang kecil-kecil ( 100 Ha ). Hal ini menambah cepatnya kerusakan hutan. Untunglah kewenangan itu segera dihapuskan meskipun kondisi hutan saat ini sudah cukup parah.

Harapan kedepan pembanguan kehutanan adalah dengan Hutan Tanaman Industri. Berbicara tentang HTI pada awalnya pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas ( lihat tulisan teguhseksiono.wordpress.com, ” HTI Quo Vadis ” ). Permasalahn-permasalahan paling mendasar adalah kepastian hukum atas konsesi yang diberikan. Mestinya klasifikasi HP ( Hutan Produksi ) dan HPT ( Hutan Produksi Terbatas ) khusus untuk pembangunan kehutanan dan tidak bisa dikonversi ke Klasifikasi atau fungsi yang lain. Apalagi fungsi ke dalam non kehutanan seperti perkebunan, pertambangan dan sebagainya. Maraknya otonomi daerah ini semakin menambah ketidak jelasan status lahan terlebih lahan kehutanan. Salah satu teori mengatakan bahwa minimal 30 % dari suatu kawasan darat harus terdiri dari hutan untuk menjaga keseimbangan alam dan kebutuhan manusia.  Berdasarkan data yang ada di Pulau jawa hutan tercatat 22 % saja. Itupun dengan kualitas yang tidak merata.  Hal inilah yang patut medapat perhatian.

Kalau berbicara tentang HTI disadari bahwa bangsa ini mempunyai keunggulan kompetitif. Dengan iklim tropisnya, tidak ada masa stagnan bagi tanaman. Musim hujan yang cukup akan menambah efisiensi pengelolaan HTI. Yang menjadi constrains terbesar bukan teknologi, manajemen atau man power akan tetapi kepastian hukum yang berkaitan dengan lahan. Pengusaha sebagai pemegang IUPHHK HTI dalam hutan tanaman tidak mempunyai kekuatan yang penuh untuk mengelola lahannya. Apalagi dalam menentukan Working Area ( WA ) didalamnya terkadang sudah banyak penduduk dan terdapat desa-desa definitif. Padahal kawasan tersebut adalah kawasan hutan yang berfungsi sebagai HP dan HPT. Akibatnya logika hukum jadi tidak jelas karena dalam HP dan HPT ada kepemilikan oleh warga baik berupa sertifikat maupun SKT ( Surat Keterangan Tanah ) yang dikeluarkan Desa atau Camat. Bahkan klaim-klaim lahan dengan mudah dilakukan oleh warga dan pihak yang berwenang maupun yang mendapat izin pengelolaan tidak bisa apa-apa. Hal ini yang menyebabkan lambatnya pembangunan HTI.

Negeri ini kalau memilih demokrasi maka harus berani menegakkan hukum dan memperbaiki sistim hukum. Untuk mencapai itu memang tidak mudah, apabila tidak ada komitment. Sebaliknya apabila dari bos yang paling pucuk sampai rakyat jelata komitmen untuk menegakkan hukum maka tidak akan sulit. Semua ini adalah pilihan. Ya Tuhan berikan kemauan dan kemampuan bagi bangsa ini untuk merubah menjadi yang lebih baik terlebih setelah 63 tahun negeri ini memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini….Amin.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s