HTI, Zaman Reformasi dan HGU

 A.     Selintas Tentang Hutan Tanaman Industri  (HTI)

Setelah masa keemasan Hak Pengusahaan Hutan ( sekarang disebut Izin Usaha  Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam IUPHHK-HA), sekarang pemerintah sedang giat giatnya mengembangkan Hutan Tanaman Industri HTI dalam istilah perizinannya disebut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri.

Pada umumnya HTI ini menggunakan sistim silvikultur THPB (Tebang Habis dengan Permudaan Buatan. Sehingga lebih mudah pengaturan Blok demi Blok.  HTI ini wilayahnya merupakan kawasan hutan dan dalam fungsi hutan produksi tetap. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010. Yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. Salah satu fungsi hutan adalah Hutan Produksi. Maksud hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

B.      Masa Reformasi

Sejarah ekonomi Indonesia melewati masa kritis dimulai tahun 1997 yang dikenal dengan “krisis multi dimensi” karena tidak hanya krisis ekonomi tapi juga sudah merambah ke krisis politik, krisis sosial dan krisis budaya.

Krisis politik yang ditandai dengan tumbangnya “rezim Soeharto” yang telah berkuasa selama 32 Tahun ( 1965 – 1997 ). Tentu kejadian ini berefek kepada krisis sosial dan budaya. Sistim yang sentralistik berubah menjadi desentralisasi, dimana daerah menuntut diberi kewenangan mengelola sumber dayanya sendiri. Masyarakat yang selama ini merasa terbelenggu oleh kekuasaan merasa bebas sebebas bebasnya hampir tanpa rambu. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya alam, khususnya lahan. Tak terkecuali juga kawasan hutan.

C.      HaK Guna Usaha

Kalau di kehutanan “surat kepemilikan” hanya meruapan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ( IUPHHK ) sedangkan dalam perkebunan “surat kepemilikan” berupa Hak Guna Usaha.

Beberapa jenis surat kepemilikan lahan untuk diluar kawasan kehutanan berupa “sertifikat”/hak. Seperti Hak Milik ( HM ), Hak Guna Bangunan ( HGB ) dan Hak Guna Usaha atau HGU.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1990 pasal 5 , Permohonan HGU diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi dengan dilampirkan fotocopy berikut ini :

  1. Izin lokasi.
  2. Bukti – bukti perolehan tanahnya.
  3. NPWP dengan tanda bukti pelunasan PBB
  1. Gambar situasi tanah hasil pengukuran Kadastral oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.
  2. Jati diri dari pemohon ( akte pendirian perusahaan ).
  3. Surat keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri kehutanan dalam hal tanahnya diperoleh dari hutan konversi.

D. Absurditas IUPHHK VS HGU

Sesuai dengan masanya adalah era reformasi, kebebasan lebih dijunjung tinggi dari kepastian hukum. Investor HTI yang telah mendapatkan IUPHHK HTI untuk memulai pembangunannya harus bersentuhan dengan masyarakat. Karena meskipun disebut kawasan hutan juga masih “disekitar” kampung kampung masyarakat. Sehingga claim claim masyarakat akan kawasan hutan tidak terhindarkan.

Sementara untuk perkebunan dengan sertifikat HGUnya, setelah ijin lokasi didapatkan langsung mengadakan ganti rugi tanam tumbuh ( GRTT ) biasanya nilai GRTT mengacu kepada PERBUB ( Peraturan Bupati ) setempat. Setelah sosialisai kemudian dilakukan pembayaran GRTT yang selanjutnya disyahkan oleh Kepala Desa Setempat kemudian dilanjutkan ke Camat. Perlu diketahui bahwa Camat adalah petugas PPAT ( Petugas Pencatat Akta Tanah ) jadi secara hukum kuat. Sementara sebelum diadakan GRTT masyarakat harus membawa bukti meskipun SKT ( Surat Keterangan Tanah ).

Kalau dibandingkan dengan areal HTI yang nota bene adalah kawasan hutan, bagaimana mungkin masyarkat menunjukkan bukti kepemilikan dan pihak investor menyetujui?? Secara hukum dalam kawasan hutan tidak bisa diterbitkan bukti kepemilikan. Dus kalaupun dialkukan GRTT maka kekuatan hukumnya lemah karena secara hukum Kades dan Camat tidak bisa melegalkan status tanah tersebut. Selain itu pihak investor juga tidak bisa mewajibkan masyarakat penerima GRTT untuk membawa bukti kepemilikan yang syah. Karena memang berada dalam kawasan hutan.

Absurditas IUPHHK menjadi bertambah karena meskipun berlaku 100 tahun, tetapi IUPHHK adalah hanya izin pemanfaatan dus bukan hak kepemilikan. Jadi IUPHHK tidak ditempatkan sebagai assets dalam neraca. Sedangkan HGU ditempatkan sebagai assets. Sehingga IUPHHK tidak dapat dijaminkan ke perbankan.

Karena IUPHHK masih dalam kawasan hutan atau masih dalam tanah negara, maka “pemilik” masih perlu mengatur ini dan itu. Mulai harus dibuat RKUPHH ( Rencana Kerja Usaha Pemanfaatn Hasil Hutan ), RKTUPHHK ( Rencana Kerja Tahunan Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu ), Peralatan yang dipakai, dan sebagainya dan sebagainya. Dus berpengaruh terhadap pembiayaan pembiayaan. Sementara kepastian hukumnya lemah. Sementara GRTT harus dilakukan selayaknya kebun semnetara investor IUPHHK tidak punya pegangan hukum baik sebelum GRTT maupun setelah GRTT. Karena zaman reformasi ini tidak mungkin invetor HTI tidak melakukan GRTT. So harus bagaimana investor HTI ??atau lebih baik ambil APL saja ???agar kepastian hukumnya lebih kuat???

One response to “HTI, Zaman Reformasi dan HGU

  1. MasTeguh yang baik, artikelnya bagus.
    permisi tanya, apabila kita ingin menanam pohon sengon di areal APL yang telah kita beli dari penduduk, apakah kita tetap harus mengajukan izin? kemanakah izinnya, apakah ke Kemen LHK atau Kementan?

    Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s