Mind Set Illegal Loging dan Birokrasi TUK

” Dewasa ini potret buram kehutanan Indonesia didominasi oleh persoalan kronis dalam berbagai bentuk malpraktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Perambahan hutan meningkat, penebangan liar dan penyelundupan kayu ilegal semakin marak, sementara konflik sosial semakin besar skala dan intensitasnya. Ironis gerakan reformasi dan penerapan desentralisasi yang semula diharapkan akan mampu mewujudkan rekonstruksi sektor kehutanan ke arah yang lebih baik, justru memperburuk kinerjanya.  Ujungnya-ujungnya, laju kerusakan hutan Indonesia sejak tahun 2003 telah menyentuh bilangan jutaan hektar. Tidak kurang dari 3,8 juta hektar pertahun !!!! Sementara kerugian yang diderita negara diperkirakan mencapai Rp. 30.4 trilyun pertahun. Sebuah gugatan pun mengemuka sebagai respon dari potret buram diatas. Apakah sejak awal pembangunan kehuatanan nasional tidak memiliki cetak biru sebagai skenario???Atau apakah implementasi cetak biru pembangunan kehutanan selama ini tidak sesuai dengan skenario yang telah dirancang?? QUO VADIS ” demikian salah satu tulisan dalam buku Hutan Tanaman Industri : Skenario masa depan kehutanan  Indonesia, Pengantar Penerbit hal xii.

Dalam tataran mikro yang membedakan legal dan illegal logging adalah apakah proses produksi log tersebut mengikuti tata usaha kayu yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan DR ( Dana Reboisasi ) dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan ).

Prinsip berfikir illegal loging adalah menganut prinsip ekonomi kapitalis, ” bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar besarnya dengan sekecil kecilnya pengeluaran. Akibat dari prinsip ini maka para pelaku illegal loging akan menekan biaya (cost) sekecil kecilnya. Biaya yang paling mudah ditekan adalah DR dan PSDH. Kalau biaya lain ( operasional ) sudah minimal tidak bisa ditekan lagi.

Agar proses penekanan biaya tersebut bisa sukses, maka satu satunya jalan adalah dengan tidak menjalankan TUK ( Tata Usaha Kayu ) yang semestinya. Bisa dilakukan 100 % tanpa surat, bisa 50 %, atau berapapun. Padahal untuk mendapatkan ijin sampai pada ujung terbitnya FAKB ( Faktur Angkutan Kayu Bulat ) diperlukan proses sebagai berikut :

 1. SK Tpn No :
 2. SK TPK No :
 3. SK Mutasi P2LHP No
 4. SK Mutasi FAKB No
 5. SK Rekom Tek P2LHP No
 6. SK Penetapan Register P2FAKB
 7. SK Penetapan P2FAKB No :
 8. SK Penetapan Register P2LHP
 9. SK Penetapan P2LHP
 10. SK. Rekom Tek Cetak FAKB
 11. SK. Pencetakan FAKB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s