ENERGI BARU DAN TERBARUKAN ” better late than never “

Indonesia sudah 69 Tahun sejak kemerdekaannya tahun 1945, banyak hal yang masih harus diperjuangkan negeri ini agar rakyat Indonesia benar benar merasakan kemerdekaan. Negara hendaknya mencukupi kebutuhan dasar manuasia sepert  sandang, pangan, papan, pendidikan, dan energi. Khususnya untuk bidang energi dengan jumlah penduduk yang besar serta tersebar secara tidak merata merupakan suatu tantangan yang tidak ringan.  Ketahanan energi merupakan keharusan yang secara sungguh sungguh harus segera diwujudkan.

“PLN diminta segera tangani krisis listrik di Sumatera ” salah satu judul di koran tempo tanggal 26 Februari 2013. Judul media tentang krisis listrik ini tidak hanya menerpa wilayah Sumatera saja, tetapi Kalimantan, Sulawesi, Papua bahkan centralnya pembangunan Indonesia yakni pulau Jawa tidak terkecuali terkeni krisis energi khususnya dalam bidang ketenaga listrikan. Kampanye ketahan energi nasional kerap dikumandangkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tapi implementasinya tak sekencang gaungnya. Pemanfaatan energi alternatif masih sebatas wacana. Apabila 20 atau 30 tahun lalu pemerintah memaksimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, niscaya saat ini tidak akan terpengaruh oleh krisis energi yang mengancam masyarakat global. Indonesia akan menjadi pemain besar dikancah politik energi international.

Kita semua telah ternina bobokkan oleh penggunaan energi fosil yang bersifat non renewable resourchess. Sampai saat ini Indonesia diperkirakan penggunaan energi fosilnya sebesar 95 % sedangkan energi baru dan terbarukan masih sebatas 5 %. Sementara untuk saat ini Indonesia sudah menjadi negara net importer minyak. Secara ekonomi dengan diharuskannnya import minyak devisa Indonesia tergerus cukup dalam. sedangkan  Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan keaneka ragaman hayati dan subsidi alam untuk pertumbuhan tanaman yang jauh lebih besar dibanding di negara negara sub tropis sudah semestinya mempunyai potensi energi alternatif mulai dari bio massa, air, sinar matahri, angin, geothermal dan tenaga laut. Untuk mewujudkan hijrah penggunaan energi fosil ke energi baru dan terbarukan diperlukan tindakan yang tidak setengah hati. Dimaksud setengah hati disini adalah ada sisi keseriusan dari pemerintah untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Hal tersebut dapat ditilik dari lahirnya regulasi tentang ketenaga listrikan seperti :

  1. Undang Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan.
  2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Ketenaga Listrikan.
  3. Permen ESDM No 01/2006 Jo No 04/2007 tentang Prosedur Pembelian tenaga listrik dan atau sewa menyewa jaringan dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kpenetingan umum.
  4. Permen ESDM No 2/2006 Tentang Pembangkit Listrik Energi Terbarukan skala menengah.
  5. Permen ESDM no 5/2009 tentang Pedoman harga pembelian tenaga listrik oleh PLN ( Persero ) dari koperasi atau badan usaha lain.
  6. Permen ESDM No 4/2012 tentang Kegiatan Usaha Pembelian Tenaga Listrik.

akan tetapi terbitnya regulasi tersebut tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Energi fosil yang dipakai untuk pembangkit tenaga listrik disebagian besar wilayah Indonesia membutuhkan biaya yang tidak kecil per Kwh. Contoh penggunaaan bahan bakar solar untuk pembangkit tenaga listrik menghabiskan biaya Rp. 3000/Kwh. Sedangkan rata rata PLN menjual ke konsumen adalah Rp 900 – Rp 1000/Kwh. Selisih dari biaya dan penjualan tersebut yang harus disubsidi oleh pemerintah. Luar Biasa besar bukan ? Sementara pemerintah sesuai dengan regulasi Permen ESDM No 4 Tahun 2012 memberikan harga untuk tegangan menengah sebesar Rp. 656/Kwh ( untuk wilayah Jawa Bali  dan berbasiskan Energi Baru dan terbarukan ) Sedangkan untuk harga pembelian tenaga listrik berbasis bio energi sebesar Rp. 975 untuk wilayah Jawa dan Sumatera dan dalam tegangan menengah).  Akibatnya kurang menarik bagi investor. Dalam bahasa lain pemerintah lebih baik menggunakan energi fosil yang tidak ramah lingkungan dan mahal dibanding harus memberikan insentif kepada pengusaha pengembang energi baru dan terbarukan. Bisa dimengerti jika perkembangan penggunaaan energi baru dan terbarukan sangat lambat kalau tidak dibilang stagnan.

Better late than never, sudah semestinya pemertintah segera merubah Permen No 04 tahun 2012, dengan memberikan insentif yang cukup. Minimal untuk pembelian tenaga listrik berbasis bio energi sebesar Rp. 1500/kwh. Harga tersebut masih jauh dibawah biaya penggunaan solar ( turun 50 % ). Dengan adanya insentif tersebut membuat para perusahaan pengembang akan meningkatkan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi baru dan terbarukan khsusnya bio massa. Dengan luas hutan produksi di Indonesia mencapai jutaan hektar,  Hal tersebut merupakan potensi yang luar biasa untuk meningkatkan ketahanan energi bagi bangsa ini. Masalahnya adalah regulasi di setiap kementerian malah menjerat sendiri. Salah satu contohnya adalah pemegang izin IUPHHK-HT ( izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman) dilarang menanam bambu pada areal kerjanya karena bambu merupakan tanaman HHBK ( Hasil Hutan Non Kayu ), sementara Kementerian Kehutanan menggalakkan “hutan sebagai pusat ketahanan pangan dan energi ???” aneh bukan ?? Jangan sampai tikus mati dilumbung padi………….

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s