Perijinan yang Merusak akal sehat

Akhir akhir ini seiring meningkatnya harga minyak dunia dan menipisnya energi fosil maka ramai ramailah orang memikirkan energi alternatif. Energi yang terbarukan. Tidak terkecuali juga dalam energi tenaga listrik. PLN yang masih menggunakan minyak solar secara ekonomi sudah sangat mahal sehingga mau tidak mau PLN harus berhijrah menggunakan energi yang lebih murah sukur energi yang terbarukan dan ramah lingkungan alias green energi.  Sesuai Permen ESDM no 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) maka semakin kuat secara payung hukum untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga biomassa.

Kontinuitas pasokan bahan bakar sangatlah penting dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa oleh sebab itu untuk pembangkit listrik tenaga biomassa ini memilih bambu sebagai bahan bakunya.  Tentu tanaman bambu ini memerlukan minimum area untuk penanaman bambu. Tanaman bambu umumnya menyukai tanah asam, namun hanya ada beberapa jenis yang bisa tumbuh ditanah yang tergenang air sampai berbulan bulan. Tanah lempung tidak disukai oleh bambu karena memerlukan aerase dalam tanah. Tanah latosol, aluvial merupakan tanah yang disukai bambu. Kenapa Bambu ? kenapa tidak tanaman pohon yang lain ?? Tanaman bambu mempunyai keunggulan dibanding tanaman pohon yang lain. Bambu mampu menghasilkan kalori yang baik kurang lebih 3500 Ckal/Kg bambu kering ( MC 20 % ). Current annual increamentnya pada beberapa species bambu cukup tinggi, bahkan bisa mencapai 60 Ton/Ha/Tahun. Bambu mampu memperbanyak diri dengan cepat sehingga cukup sekali menanam selanjutnya tinggal pemeliharaan dan pemanenan.

Bambu secara pembinaan mengikuti Kementerian Kehutanan sesuai Permenhut No 35 tahun 2007, tergolong dalam hasil hutan bukan kayu ( Non Timber Forest Product). Sehingga untuk menanam bambu dalam kawasan hutan adalah menggunakan slot perijinan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tanaman Bambu. Percayalah meskipun file di kehutanan diobrak abrik tidak akan menemukan satupun ijin yang seperti itu. Karena memang belum ada orang yang mengurus perijinan tersebut. Kalaupun kita mempunyai ijin tersebut akan terkendala dengan penyusunan RKUPHHBK dan RKTUPHHBK nya. Karena sampai saat ini kementerian kehutanan belum menerbitkan tentang hal tersebut.

Sedangkan jika kita akan menggunakan tanah dalam status APL ( Areal Penggunaan Lain ) maka tentu kewenangannya ada dalam Pemerintah Daerah atau Bupati. Yang menjadi masalah adalah jenis perijinan seperti apakah yang dapat dikeluarkan oleh Bupati ? Kalau dalam kaidah perkebunan ada “Ijin Usaha Perkebunan ” yang sebelumnya diterbitkan “Ijin Lokasi “.  Sejak awal penerbitan ijin lokasi sudah mulai membikin kita bingung karena ” Ijin Lokasi Perkebunan Bambu ” tidak akan direkomendasi oleh Kementerian Pertanian karena tanamn bambu tidak termasuk dalam list tanaman perkebunan kementerian pertanian sesuai Permentan No 511 Tahun 2007. Sementara bambu termasuk dalam binaan atau yurisdiksi kementerian kehutanan. Baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Faktanya kementerian kehutanan mengembangkan bambu diluar kawasan hutan seluas 610 Ha diseluruh Indonesia dengan menggunakan APBN. Jadi Bupati harus mengikuti aturan dikehutanan. Problemnya adalah Kementerian Kehutanan hanya berkonsentrasi dalam kawasan hutan.Karena hal tersebut tidak banyak produk peraturan atau perundang undangan yang mengatur hal tersebut.

Salah satu pintu masuk adalah menggunakan ” Hutan Hak ” . Karena Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang lazim disebut hutan rakyat yang diatasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Bagaimana perijinan dikeluarkan?jenisnya seperti apa?apakah Badan Peretanahan mengakui jenis usaha tersebut? Syarat perijinan seperti apa ? dan masih banyak lagi pertanyaan pertanyaan ….Tetapi akal sehat kita mengatakan bahwa ” ini pekerjaan yang baik, ramah lingkungan, multiplier effek secara ekonomi membantu energi tenaga listrik yang sangat dibutuhkan dan merupakan energi hijau yang memang diperlukan dunia tetapi terjerat sendiri dalam aturan aturan perijinan yang diciptakan oleh negara ini atau ini merupakan ego sektoral dimana kehutanan tidak mau melepaskan bambu diluar kawasan hutan menjadi yurisdiksi kementerian pertanian??sehingga pertanyaan pertanyaan diatas tidak diperluakn lagi karena akan terbit ” Ijin Usaha Perkebunan Bambu ” Titik…..

 

 

 

 

3 responses to “Perijinan yang Merusak akal sehat

  1. hello pak teguh,
    salam!
    sy juga lagi cari informasi tentang perkebunan bambu dan sempat baca blog anda. pak, apakah ada informasi lebih lanjut untuk izin tersebut.
    terima kasih.

  2. Maksud ada informasi lanjut, seperti apa ya?kalau dalam tulisan itu hanya masalah perijinan. Terimakasih

  3. Pagi pak, ya pak saya tanya soal perijinan saja.. Yg maksud tadi apa kah ada penjelasan atau informasi kapan ini izin perkebunan bambu akan di terbit dan apa highlights nya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s